Hak Angket dan Dana Kontrak Rumah DPRD Subang



Publik menilai, penggunaan hak interplasi dan angket tidak semata-mata untuk menelusuri masalah test CPNS yang dikeluhkan ribuan peserta CPNS yang gagal, tapi muncul tudingan penggunaan kedua hak yang melekat pada diri DPRD itu juga didasari "pesanan" mereka gagal pada seleksi CPNS.

Terlepas benar atau tidak tudingan itu, upaya DPRD menelusuri dan meluruskan kejanggalan atau penyimpangan pada proses test CPNS patut diacungi jempol. Tentu saja selain karena niat baiknya itu sebagai momentum mengikis "mafia" CPNS (seperti yang dirumorkan), juga penggunaan hak interplasi dan angket ini kali pertama digunakan oleh DPRD pada periode berjalan itu.

Alasan mendasar penggunaan kedua hak itu, dititik tekankan pada munculnya kejanggalan mulai dari jumlah test CPNS, SK bodong, dan manifulas data serta tahun honorer bekerja. Alasan itu dianggap cukup beradasar untuk memanggil eksekutif bahkan melakukan penyelidikan, yang bisa saja jika terbukti, maka akan berlanjut ke ranah hukum.

Bersamaan dengan paripurna hak interplasi hasil test CPNS pada Jumat (28/2/2014), wacana "penghilangan" Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun muncul. Badan ini akan dileburkan di bawah Asisten Daerah. Seperti yang sedang dendam, pembahasan revisi Perda soal OPD, dimanfaatkan untuk "melenyapkan" BKD dengan alasan efesiensi anggaran dan munculnya polemik CPNS.

Publik mengacungi jempol langkah berani dan tegas para wakil rakyat itu. Meskipun, pada saat yang sama publik harus menyiapkan segudang maklum jika masalah itu lantas kemudian kandas di tengah jalan. Di tengah semangat DPRD membongkar temuan kejanggalan hasil test CPNS, lembaga wakil rakyat itu diterpa masalah, jika dianggap melanggar hukum, yang akan mempecundangi gelar "wakil rakyat" terhormat.

Betapa tidak, bermula dari pelaporan hilangnya perabotan rumah dinas Ketua DPRD ke Kejari oleh Ketua DPRD Beni Rudiono, muncul kabar tak sedap, 50 anggota DPRD menikmati dana sewa rumah yang tidak digunakan sesuai nomenklatur. Dalam setahun, untuk 50 anggota DPRD, Pemkab harus mengucurkan sekitar Rp3.6 miliar.

Data yang dihimpun, setiap tahun alokasi dana untuk sewa rumah bagi anggota DPRD sebesar Rp6 juta perorang, wakil ketua Rp6,5 juta dan Ketua DPRD Rp7 juta. Namun faktanya, LSM Ganas Subang menyebutkan tidak satupun anggota DPRD yang menggunakan dana itu untuk sewa rumah
sesuai nomenklatur.

Ketua DPRD Beni Rudiono tidak membantah soal itu. Ia membenarkan kabar itu. Bahkan politisi PDIP itu sesumbar, dana tunjangan itu merupakan hak melekat anggota DPRD yang berlaku di seluruh Indonesia. Meskipun, khusus di Subang, peruntukannya tidak sesuai nomenklatur. "Tunjangan rumah itu untuk mensejahterakan anggota dewan. Itu hak yang melekat anggota dewan. Dipakai atau tidak, itu tidak masalah, dan semua berlaku seperti itu," kata Beni Rudiono.

Jika tinjauannya hukum, maka seluruh penggunaan uang negara harus digunakan sesuai perencanaan semula. Artinya, antara yang tertulis dalam nomenklatur dan realisasi harus sesuai. Banyak kasus hukum tindak pidana korupsi yang menjerat pejabat publik, hanya karena, memanfaatkan uang negara tidak sesuai peruntukannya.

Masalah inipun, sejatinya sudah tercium Kejaksaan Negeri setempat. Dan tidak menutup kemungkinan masalah ini akan menjadi bumerang dan atau bom waktu, yang dipercikan dari pelaporan hilangnya perabotan rumah tangga dinas dan kendaraan dinas Ketua DPRD yang dilaporkan orang nomor satu di lembaga itu ke Kejari beberapa waktu lalu. -tim ponter-

 

 

 

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Berita lain terkait klik di sini


Banner Kanan 1
Banner Kanan 2
Banner Kanan 3

Twitter Update

Gerakkan Ekonomi Desa, Bupati Subang Luncurkan BUMDes Jawara https://t.co/ryjOezfqu3
5 Hari Dikerangkeng, Warga Majalengka Ditemukan Tewas Dengan Tangan Terikat https://t.co/wuksQDRkuU
Agenda Kunjungan Presiden ke Kabupaten Subang Batal https://t.co/0g5s5Z9XIw
Follow TINTAHIJAU.com on Twitter

Facebook Page