Percepatan musyawarah kabupaten (Muskab) KNPI, ini adalah bentuk ketidaklajiman organisasi yang dipimpin oleh Waliyudin, sehingga lebih dari 50% ormas dan LSM menyegerakan organisasi kepemudaan Kab. Subang (KNPI) menjadi lajim, yaitu segera mundur Waliyudin sebagai ketua KNPI.
Fakta dan realitas KNPI Subang, atas apatisnya Waliyudin sebagi Ketua KNPI, yaitu tidak jalannya sebuah organisasi bahkan cenderung tidak sama sekali merealisasikan amanah organisasi, padahal anggaran organisasi tersebut berasal dari APBD Subang. Dan saya sepakat jika seluruh pengurus KNPI Subang untuk membuat pernytaan mengundurkan diri dari kepengurusan KNPI Subang, jika waliyudin keukeuh memperthankan kekuasaanya sebahi ketua KNPI.
Bohong besar Jika SBY menyatakan bahwa dirinya taat azas dengan tetap melegitimasi Perubahan UU APBN 2012, khususnya Pasal 7 Ayat 6a (Ayat Setan) yang dihasilkan melalui rapat paripurna DPR-RI tanggal 30 Maret 2012.
Di tengah dinamika politik yang terjadi di kabupaten subang saat ini, sebagai bentuk cerminan dari proses Demokrasi memaksa kita untuk berfikir cerdas dan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sedang menimpa masyarakat, kita ketahui bahwa Bupati non aktif Sdr. Eep Hidayat tengah dihadapkan pada persoalan hukum sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis bersalah dalam kasus Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Putusan itu sekaligus membatalkan vonis bebas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tentu saja secara otomatis beliau tidak dapat menjalankan roda pemerintah daerah kabupaten subang yang selama ini dipimpinnya.
Masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya ketimurannya yang ramah-tamah, sopan santun, dan saling menghargai. Budaya tersebut pada dasarnya sangatlah baik saat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Namun tidak semua hal baik bisa berbuah baik, jika diterapkan pada saat dan waktu yang salah.
